AHMADIYAH DAN SKB YANG CACAT HUKUM

oleh: Ismatu Ropi
Ph.D Candidate Australian National University (ANU) Canberra
Dosen UIN Jakarta/Peneliti PPIM UIN Jakarta

Setelah sekian lama menjadi kontroversi dalam penantian, jabang bayi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri RI akhirnya keluar juga pada 9 Juni 2008. Terlepas apakah munculnya regulasi ini sebagai akibat dari tekanan dari kelompok tertentu di tanah air yang emoh dengan kehadiran Ahmadiyah, kita tentu bisa mengapresiasi bahwa munculnya SKB ini sebagai bagian dari keinginan negara untuk mengikuti prosedur tertib hukum.

Namun penting sekali lagi ditekankan bahwa bukan berarti dengan munculnya SKB ini, Ahmadiyah secara otomatis terlarang. Tak ada poin klausul keputusan dalam SKB itu yang menyatakan bahwa JAI adalah terlarang di Republik ini. SKB ini hanya ‘langkah awal’ dari sebuah prosedur hukum yang harus dilalui negara sebelum akhirnya, jika memang poin-poin yang berisi peringatan dan perintah ada dalam SKB itu tidak diindahkan oleh JAI, maka dalam prosedural hukum dalam UU PNPS No. 1/tahun 1965, hanya Presiden yang dapat membubarkan dan menyatakan suatu organisasi atau aliran sebagai terlarang sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 UU itu. Itupun dengan syarat bahwa penyelewengan yang dilakukan oleh aliran atau organisasi itu mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas UU tadi.

Cacat Hukum dan Implikasi SKB

Terdapat beberapa catatan atas SKB yang baru dikeluarkan ini. Pertama, SKB yang berisikan perintah terhadap Penganut dan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ini berisi 6 poin secara kasat mata jelas-jelas hanya bersandar pada UU PNPS No. 1/1965 (juncto Undang-Undang No. 5/1969) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Memang terdapat 16 regulasi lain dikutip (selain UU No. 1/1965 tadi), jelas bahwa regulasi-regulasi itu diperlakukan sebatas ‘referensi pelengkap’ yang sayangnya tidak ditelaah atau dirujuk secara saksama dalam pembuatan SKB ini. Ini tentu cukup memilukan untuk tidak mengatakan memalukan. Betapapun sampai detik ini UU yang kontroversial itu (karena semangatnya yang sangat hegemonik untuk kepentingan negara) belum pernah dicabut oleh Presiden dan DPR, secara substansial materi hukum yang ada didalamnya sudah ‘kadaluarsa’ dengan munculnya UU lain yang baru seperti UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Materi hukumnya secara substansial sudah termansukh (terhapus) oleh aturan-aturan sejajar yang dikeluarkan sesudahnya. Ia juga secara eksplisit ‘berseberangan’ dengan semangat penghormatan terhadap keyakinan individual dan kelompok yang dikandung dalam Pasal 28 dan 29 UUD 1945 hasil Amandemen yang posisinya lebih tinggi dari UU itu. Nurani kita tentu akan bertanya-tanya sebenarnya untuk kepentingan siapa UU No.1965 ini tetap dipertahankan?

Kedua, dengan menggunakan istilah ‘SKB’ dalam regulasi ini, maka dalam tertib perundangan, peraturan ini terlihat memiliki ‘cacat bawaan’. Sebab semenjak UU No. 10/2004 diundangkan, istilah SKB sudah tidak lagi digunakan dalam tertib aturan hukum di negara kita. Yang ada adalah Peraturan Menteri atau Peraturan Bersama Menteri. Karena itu berdasarkan tertib hukum yang baru adalah jelas bahwa penggunaan istilah SKB dalam menyebabkan regulasi ini cacat dan kehilangan pijakan dasar sebagai norma hukum untuk diberlakukan.

Ketiga, siapa sebenarnya yang menjadi ‘obyek’ dari regulasi ini, apakah khusus JAI atau juga masyarakat umum? Dari 6 poin yang menjadi keputusan dalam SKB ini hanya ada 2 poin yang jelas-jelas mengacu pada JAI. Sisanya yakni 4 poin uniknya ditujukan kepada warga masyarakat umum. Apalagi dalam Poin Kempat juga disebutkan peringatan dan perintah kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum utamanya terhadap JAI. Artinya, SKB yang sama juga bisa diberlakukan sebagai peringatan dan perintah kepada organisasi-organisa si lain yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban hukum seperti yang terjadi pada insiden penyerangan di Monas beberapa waktu lalu. Jika pada gilirannya Presiden memang mengeluarkan Surat Keputusan yang membekukan JAI, maka berdasarkan SKB ini secara mutatis mutandis, ia juga harus memiliki keberanian yang sama untuk membekukan organisasi yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban itu karena jelas organisasi itu memang nyata-nyata mengganggu ketertiban umum dan melakukan penyerangan fisik yang bisa dijerat oleh pasal-pasal dalam KUHP.

Keempat, secara substansial materi yang termaktub dalam Poin Kedua yakni peringatan dan perintah kepada JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW terlalu bersayap dan multi makna. Apa yang dimaksud dengan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang itu dan dalam bentuk apa? Seandainya seseorang meyakini sesuatu (yang mungkin dianggap menyimpang dari keyakinan umum) apakah keyakinan dan ekspresi dari keyakinan itu menjadikannya entry point bagi kriminalisasi di mata hukum. Bagaimana mengukurnya? Ini sangat penting untuk dapat dibuktikan di muka hukum dalam proses pengadilan yang fair agar pengambilan keputusan itu memang mempertimbangkan bukti dan bukan opini.

Kelima adalah dampak dari SKB. SKB ini diduga menjadi amunisi baru bagi konflik horisontal di akar rumput. Setelah sebelumnya muncul fatwa MUI yang memberikan justifikasi religius terhadap ‘penyimpangan’ Ahmadiyah yang berujung pada gerakan masif dan terorganisir untuk merusak properti milik kelompok itu, maka SKB ini diduga akan juga ampuh sebagai justifikasi hukum positif bagi ‘pemberhangusan’ kelompok-kelompok lain yang berbeda dengan mainstream. Dalam perspektif ini, bukan tidak mungkin SKB ini menjadi sarana efektif ‘mengeksekusi’ kelompok lain lintas agama yang ditengarai menyimpang atau ‘menodai’. Kembali ke SKB, betapapun dalam regulasi baru ini jelas termaktub JAI sebagai aliran yang mendapat perintah dan peringatan keras dari negara untuk menghentikan kegiatan, bisa diduga dalam prakteknya di lapangan kelompok lain dalam Ahmadiyah yakni Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang memiliki pandangan berbeda dengan JAI akan mendapat imbas perlakuan diskriminatif yang sama baik oleh aparatur negara maupun masyarakat umum. Sebab menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan orang ‘kurang tertarik’ (termasuk didalamnya para politisi dan pemuka agama) menelisik perbedaaan substansial ajaran JAI dan GAI. Yang terjadi nantinya mungkin gerakan sporadis; bubarkan Ahmadiyah apapun kelompoknya seperti yang kita lihat dari Fatwa MUI.

Agaknya akan terlihat nanti bahwa SKB ini justru lebih banyak mudharat ketimbang manfaat bagi kehidupan bernegara kita. Kita tentu berusaha memahami ‘bola panas’ yang dipegang oleh pemerintah dewasan ini berkenaan dengan pelarangan atau pembubaran suatu kegiatan keagamaan dengan kuatnya tekanan yang dilakukan oleh banyak kalangan baik politisi maupun agamawan. Seperti buah simalakama. Memang diperlukan keberanian dan sikap kenegaraan yang kuat dalam pengambilan keputusan yang mungkin sangat tidak populer di mata kebanyakan, namun sangat baik untuk kemaslahatan jangka panjang. Sikap seperti ini sayangnya sangat langka di Republik yang kita cintai ini. ****

4 Responses to “AHMADIYAH DAN SKB YANG CACAT HUKUM”


  1. 1 silvie June 10, 2008 at 12:45 pm

    SKB yg dikeluarkan 3 mentri ini sungguh sangat membuat sedih dan bingung bagi jemaat ahmadiyah yg ada di Indonesia.dan salah satu isi poin dari SKB itu adalah menghentikan aktivitas/kegiatan jemaat Ahmadiyah.Di dalam salah satu syarat2x bai’at Ahmadiyah sendiri adalah kita tidak boleh syirik yakni menyekutukan Allah,kami di wajibkan shalat 5 waktu,shalat sunnah,kami tidak boleh takabur/sombong dan apa setelah SKB keluar kami harus menghentikan semua itu?
    Akidah adalah suatu keyakinan,keimanan yg ada pada diri seseorang,dan aqidah ini sendiri adalah urusan seseorang dengan sang Khalik yaitu Allah SWT.
    Dan aqidah ini apa harus di hentikan dengan SKB? sungguh sangat menyangkan sekali,tapi bagi muslim Ahmadiyah kami tetap yakin kepada pemerintah yg mempunyai niat baik dan muslim Ahmadiyah masih percaya pada aturan hukum yg berlaku di Indonesia walaupun ada perlawanan saya yakin muslim ahmadiyah akan menempuh jalur hukum yg halal, yg baik bukan dengan cara kekerasan atau berdemo demo menuntut pemerintah dngan cara yg tidak baik.

    deden:
    innAllaha maasshobirin..
    percayalah, Allah akan selalu bersama kita 😀

  2. 2 tautjo June 10, 2008 at 2:05 pm

    Kang Deden Yth,
    Saya merasakan kesusahan Ahmadiyah namun saya yakin dan percaya “YANG BENAR KAN BERDIRI TEGAK SELAMANYA” Guru agama saya mengatakan kalau kita dinista dan dihina artinya kita akan diangkat derajat dan martabatnya. [yang saya pahami sebagai bersikap sabar sambil mengoreksi diri kekurangan saya, butuh ketahanan mental untuk menghadapi hidup]. Orang Jawa bilang “Sekarang itu jaman edan kalau tidak edan tidak bakal kebagian, tapi paling baik jadi orang yang sadar dan waspada yang akan selamat. Apalagi sebentar kan akan ada pesta demokrasi [padahal menurutku sih ciri pokok demokrasi adalah ada ruang untuk berbeda pendapat]. Wait & see ? Waktu akan menjawab siapa dan mengapa ?

    deden
    quote :”YANG BENAR KAN BERDIRI TEGAK SELAMANYA”
    Insya Allah 😀

  3. 3 padhepokananime June 11, 2008 at 2:42 am

    wah.. watashiwa sangat kecewa dengan isi di dalam Skb yang ambigu.
    Ahmadiyah cuma diberi peringatan bukan pelarangan…
    Pemerintah sekarang lemoot dan tidak tegas…
    http://agama.infogue.com/ahmadiyah_dan_skb_yang_cacat_hukum

  4. 4 muslihah June 24, 2008 at 3:41 pm

    Di luar sel kantor Kepolisian Daerah Jakarta Raya itu sebuah statemen dimaklumkan pada pertengahan Juni yang panas: “SBY Pengecut!’ Yang membacakannya Abu Bakar Ba’asyir, disebut ”Amir” Majelis Mujahidin Indonesia, yang pernah dihukum karena kasus terorisme. Yang bikin statemen Rizieq Shihab, Ketua Front Pembela Islam, yang sedang dalam tahanan polisi dan hari itu dikunjungi sang Amir.

    Dari kejadian itu jelas: mencerca Presiden dapat dilakukan dengan gampang. Suara itu tak membuat kedua orang itu ditangkap, dijebloskan ke dalam sel pengap, atau dipancung.

    Sebab ini bukan Arab Saudi, wahai saudara Shihab dan Ba’asyir! Ini bukan Turki abad ke-17, bukan pula Jawa zaman Amangkurat. Ini Indonesia tahun 2007.

    Di tanah air ini, seperti Saudara alami sendiri, seorang tahanan boleh dikunjungi ramai-ramai, dipotret, didampingi pembela, tak dianggap bersalah sebelum hakim tertinggi memutuskan, dapat kesempatan mambuat maklumat, bahkan mengecam Kepala Negara.

    Di negeri ini proses keadailan formal dilakukan dengan hati-hati dan beradab. Berendah hati; mereka secara bersama atau masing-masing tak boleh meletakkan diri sebagai mahatahu dan mahaadil. Beradab; karena dengan kerendahan hati itu, orang yang tertuduh tetap diakui haknya untuk membela diri; ia bukan hewan untuk kurban.

    Keadilan adalah hal mulia, Saudara Shihab dan Ba’asyir, sebab itu pelik. Ia tak bisa digampangkan. Ia tak bisa diserahkan mutlak kepada hakim, jaksa, polisi-juga tak bisa digantungkan kepada kadi, majelis ulama, Ketua FPI, atau amir yang manapun. Keadilan yang sebenarnya tak di tangan manusia.

    Itulah yang tersirat dalam iman. Kita percaya kepada Tuhan; kita percaya kepada yang tak alang kepalang jauhnya diatas kita. Ia Yang Maha Sempurna yang kita ingin dekati tapi tak dapat kita capai dan samai. Dengan kata lain, iman adalah kerinduan yang mengakui keterbatasan diri. Iman membentuk, dan dibentuk, sebuah etika kadaifan.

    Di negeri dengan 220 juta oran ini, dengan perbedaan yang tak terpermanai di 17 ribu pulau ini, tak ada sikap yag lebih tepat ketimbang bertolak dari kesadaran bahwa kita daif. Kemampuan kita untuk membuat 220 juta orang tanpa konflik sangat terbatas. Maka amat penting untuk punya cara terbaik mengelola sengketa.

    Harus diakui(dan pengakuan ini penting), tak jarang kita gagal. Saya baca sebuah siaran pers yang beredar pada Jumat kemarin, yang disusun oleh orang Indonesia yang prihatin:”…ternayata sejarah Indonesia tidak bebas dari konflik dengan kekerasan. Sejarah kita menyaksikan pembrontakan Darul Islam sejak Indonesia berdiri sampai dengan pertengahan 1960-an. Sejarah kita mengagungkan pembantaian 1965, kekerasan Mei 1998, konflik antar golongan di Poso dan Maluku, tindakan bersenjata di Aceh dan Paua, sampai dengan pembunuhan atas pejuang hak asasi manusua, Munir.”

    Ingatkah, Saudara Ba’asyir dan Saudara Shihab, semua itu? Ingatkah Saudara berapa besar korban yang jatuh dan kerusakan yang berlanjut karena kita menyelesaikan sengketa dengan benci, kekerasan, dan sikap memandang diri paling benar? Saudara berdua orang Indonesia, seperti saya. Saya mengimbau agar Saudara juga memahami Indonesia kita: sebuah rahmat yang disebut ”bhinneka-tunggal-ika”. Saya mengimbau agar Saudara juga merawat rahmat itu.

    Merawat sebuah kenekaragaman yang tak terpermanai sama halnya dengan meniscayakan sebuah sistem yang selalu terbuka bagi tiap usaha yang berbeda untuk memperbaiki keadaan. Indonesia yang rumit ini tak mungkin berilusi ada sebuah sistem sempurna. Sistem yang merasa dirinya sempurna-dengan mengklaim diri sebagai buatan Tuhan-akan tertutup bagi koreksi, sementara kita tahu, di Indonesia kita tak hidup di surga yang tak perlu dikoreksi.

    Itulah yang menyebabkan demokrasi penting dan Pancasila dirumuskan.

    Demokrasi mengakui kedaifan manusia tapi juga hak-hak asasinya-dan itulah yang membuat Saudara tak dipancung karena mengecam Kepala Negara.

    Dan Pancasila, Saudara, yang bukan wahyu dari langit, adalah buah sejarah dan geografi tanah air ini-dimana perbedaan diakui, karena kehinekaan itu takdir kita, tapi di mana kerja bersama diperlukan.

    Pada 1 Juni 1945, Bung Karno memakai istilah yang dipetik dari tradisi lokal, ”gotong-royong”. Kata itu kini telah terlalu sering dipakai dan disalahgunakan, tapi sebenarnya ada yang menarik yang dikatakan Bung Karno: ”gotong-royong itu paham yang dinamis,” lebih dinamis ketimbang ”kekeluargaan”.

    Artinya, ”gotong-royong” mengandung kemungkinan berubah-ubah cara dan prosesnya, dan pesertanya tak harus tetap dari mereka yang satu ikatan primordial, ikatan ”kekeluargaan”. Sebab, ada tujuan yang universal, yang bisa mengimbau pikiran dan hati siapa saja- ”yang kaya dan yang tidak kaya,” kata Bung Karno,”yang Islam dan yang Kristen”, ”yang bukan Indonesia tulen dengan yang peranakan yang menjadi bangsa Indonesia.”

    ”Gotong-royong” itu juga berangkat dari kerendahan hati dan sikap beradab, sebagaimana halnya demokrasi. Itu sebabnya, bahkan dengan membawa nama Tuhan-atau justru karena membawa nama Tuhan-siapapun, juga Saudara Ba’asyir dan Saudara Shihab, tak boleh mengutamakan yang disebut Bung Karno sebagai ”egoisme-agama”.

    Bung Karno tak selamanya benar. Tapi tanpa Bung Karno pun kita tahu, tanah air ini akan jadi tempat yang mengerikan jika ”egoisme” itu dikobarkan. Pesan 1 Juni 1945 itu patut didengarkan kembali: ”Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa.”

    Dengan begitulah Indonesia punya arti bagi sesama, Saudara Shihab dan Ba’asyir. Ataukan bagi Saudara ia tak punya arti apa-apa?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




AYO BERBELANJA DI TOKO ONLINE KAMI:

Statistik Blog

  • 234,699 hit

aku suka jalan-jalan

hidup adalah jalan-jalan. jalan-jalan adalah hidup

%d bloggers like this: