Pemerintah harus menyediakan perumahan yang layak bagi komunitas Ahmadiyya yang terusir di Lombok

Menteri Dalam Negeri harus menjamin pemulangan secara aman ke rumah para pengungsi komunitas Ahmadiyya di Lombok atau menjamin penyediaan alternatif perumahan lain sesuai permintaan mereka, ungkap Amnesty International hari ini. Komunitas tersebut telah terusir secara paksa akibat serangan dengan kekerasan empat tahun yang lalu.

Pada 4 Februari 2006, seorang pemimpin agama lokal mendorong massa di Desa Ketapang, Kabupaten Lombok Barat, untuk menyerang rumah-rumah milik penganut Ahmadiyya. Ini merupakan serangan kedua dalam periode lima bulan. Massa tersebut membawa parang, melemparkan batu ke rumah dan menyulut api dengan bensin. Setidaknya 24 rumah terbakar habis atau sebagian sementara sebagian besar kepemilikan pribadi para penganut Ahmadiyya hancur atau hilang. Lusinan anggota polisi pada lokasi kejadian tidak menghentikan serangan, namun berhasil mengevakuasi 33 keluarga penganut Ahmadiyya dari desa tersebut. Mereka kemudian di pindah ke gedung Wisma Transito di Mataram, ibukota Lombok.

Empat tahun setelah penyerangan tersebut, keluarga yang terusir- sekitar 90 orang- masih tinggal di penampungan sementara dan tidak bisa kembali ke desa mereka untuk memulai hidup mereka. Sebuah delegasi Amnesty International yang mengunjungi mereka di penampungan Wisma Transito di Mataram, Lombok pada Maret 2010, menemukan mereka hidup dalam asrama 20×8 meter, dengan kamar untuk tiap keluarga hanya tiga meter masing-masing dan dipisahkan hanya dengan spanduk serta sarung yang diikat dengan tali plastik.

Lusinan warga dewasa di penampungan tidak memiliki kartu identitas dan menghadapi banyak rintangan untuk memperolehnya dari pihak berwenang. Tanpa kartu identitas mereka tidak bisa mengakses kebutuhan dasar, termasuk pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. Dalam pertemuan dengan pihak berwenang mereka diberitahu mereka lebih baik tinggal di penampungan karena polisi tidak bisa menjamin keamanan mereka bila pulang ke desa mereka.

Sebagai negara anggota dari berbagai perjanjian Hak Asasi Manusia internasional, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menghentikan serangan dan pengusiran paksa dari kelompok minoritas yang rentan seperti komunitas Ahmadiyya. Terlebih lagi, pemerintah Indonesia harus menjamin mereka yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut dibawa kemuka pengadilan dan para korban menerima reparasi.

Pemerintah Indonesia juga memiliki tugas dan kewajiban utama untuk menciptakan kondisi, dan menyediakan sarana, sehingga memungkinkan bagi pengungsi untuk pulang secara sukarela, secara aman dan bermartabat, ke rumah atau tempat tinggal mereka, atau untuk pindah secara sukarela ke lokasi lain di negara tersebut. Pengungsi harus dikonsultasikan mengenai solusi, baik yang sementara atau permanen, dan diinformasikan mengenai hak, bantuan dan pilihan yang tersedia bagi mereka.

Latar Belakang

Ahmadiyya adalah kelompok agama yang melihat diri mereka sebagai bagian dari Islam, walaupun banyak kelompok Muslim melihat kepercayaan mereka sebagai sesat. Ahmadiyya mengklaim 200,000 pengikut di Indonesia. Mereka terus menerus diserang selama beberapa tahun belakangan karena beberapa kelompok melihat mereka sebagai sesat.

Amnesty International telah mendokumentasikan serangan terhadap Ahmadiyya di berbagai wilayah di Indonesia. Pada Disember 2009, sekelompok warga, sebagian mengaku anggota Front Pembela Islam (FPI), menggerebek sebuah rumah di Tebet, Jakarta Selatan ketika para anggota komunitas Ahmadiyya sedang melaksanakan sembahyang Jumat. Sebelumnya, pada Juni 2009, dua orang berusaha membakar tempat ibadah pengikut Ahmadiyya ketika mereka sedang sembahyang subuh. Bulan berikutnya, lokasi ibadah Ahmadiyya lain di Tangerang, Propinsi Banten, terbakar sebagian oleh dua orang yang tidak teridentifikasi.

Sudah banyak tekanan pada pemerintah Indonesia untuk bertindak atas Ahmadiyya. Pada 2008, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tingkat menteri untuk memperingatkan Ahmadiyya agar menghentikan promosi aktifitasnya. Polisi tidak cukup melindungi Ahmadiyya, dan mereka yang melakukan kekerasan terhadap mereka sering lepas tanpa hukuman.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengungsi komunitas Ahmadiyya di Mataram, Lombok, lihat:
– Surat Terbuka Amnesty International untuk Menteri Dalam Negeri (ASA:21/008/2010). Weblink: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/008/2010/en
– Laporan “Displaced and Forgotten: Ahmadiyya in Indonesia” (AI Index: ASA 21/006/2010). Weblink: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA21/006/2010/en

sumber: The Wahid Institute

0 Responses to “Pemerintah harus menyediakan perumahan yang layak bagi komunitas Ahmadiyya yang terusir di Lombok”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




AYO BERBELANJA DI TOKO ONLINE KAMI:

Statistik Blog

  • 226,497 hit

aku suka jalan-jalan

hidup adalah jalan-jalan. jalan-jalan adalah hidup

%d bloggers like this: